RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD

Jumat, 29 November 2019 - 19:26 WIB

, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Infotangerang.net – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam ( FPI).

Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

“Sudah diumumkan kan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian).

Ya itu pengumumannya, begitu,” ujar Mahfud kepada wartawan di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019).

Mahfud kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

“Iya. Ya itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya itu saja,” kata dia.

Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Mahfud meminta publik menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Baca Juga  Sah! Ujian Nasional Dihapus Pemerintah Ini Gantinya

Hal ini disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

“Tapi, kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah.

Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh apakah seperti itu?” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan).

Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri, seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.

Baca Juga  Menteri Agama Akan Larang Memakai Cadar Untuk Masuk pemerintahan

Tito khawatir hisbah yang dimaksud FPI adalah tindakan-tindakan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Tito, pelaksanaan hisbah yang dimaksud FPI itu harus dijelaskan agar tidak menyimpang.

“Dalam rangka penegakan hisbah. Nah, ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan, bertentangan sistem hukum Indonesia, enggak boleh ada ormas yang melakukan penegakan hukum sendiri,” ujarnya.

Kemudian, mengenai visi-misi FPI, disebut pula soal pengamalan jihad.

Tito mengatakan, jihad memiliki banyak arti sehingga tafsiran masyarakat bisa beragam.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, surat rekomendasi perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) telah dia serahkan kepada Kemendagri.

Fachrul mengatakan, pihaknya ingin memberikan kesempatan kepada Front Pembela Islam ( FPI) sehingga berani menerbitkan surat rekomendasi izin perpanjangan organisasi.

Menurut Fachrul, surat rekomendasi izin perpanjangan diterbitkan untuk FPI karena ada kesepakatan antara pihak Kemenag dan FPI yaitu komitmen setia pada NKRI dan Pancasila.

Baca Juga  Peneliti: Separuh Penduduk Indonesia Bakal Terinfeksi Jika Tak Lockdown

“Kalau ini kita (Kemenag) ragukan, apa yang kamu (FPI) bisa komitmen terhadap kami? Kami buat pernyataan bahwa kami setia pada NKRI dan Pancasila, kemudian tidak melanggar hukum,” kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Fachrul membenarkan pernyataan Tito terkait AD/ART dan visi misi FPI yang mencantumkan NKRI bersyariah.

Namun, menurut Fachrul, hal itu sudah diselesaikan lewat kesepakatan.

Fachrul pun mengajak Tito untuk bertemu FPI dan membuat kesepakatan yang sama seperti yang dilakukannya.

“Ya kita deal saja dengan dia (FPI), bisa enggak Anda mengubah ini jadi begini, gitu. Jadi enteng-enteng ajalah kita menata hidup,” ucap dia. (eva/tribunnews)

Share :

Baca Juga

, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Nasional Terkini

Sah, PNS Kerja dari Rumah Sampai 31 Maret 2020
, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Nasional Terkini

Satu Pejabat Negara RI Meninggal Dunia, Jenazahnya Dibungkus Plastik
, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Nasional Terkini

Breakingnews! Pasien positif Corona Di indonesia Bertambah 2 orang Lagi
, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Nasional Terkini

Resmi Diluncurkan Kartu Pra Kerja Berisi Saldo 7 Juta
, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Nasional Terkini

Lina Mantan Istri Sule meninggal Dunia, ini penyebabnya
, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Nasional Terkini

Jadi Yang Pertama Lockdown Di indonesia Walikota Tegal Siap Dibenci Atas Keputusanya
, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Nasional Terkini

Peneliti: Separuh Penduduk Indonesia Bakal Terinfeksi Jika Tak Lockdown
, RESMI, Izin (SKT) FPI BELUM Diperpanjang, Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, INFO TANGERANG, INFO TANGERANG

Nasional Terkini

Ini Alasan ustadz Abdul Somad menceraikan istrinya